Walhi Kaltim

BOIKOT GELAR TAYANG PEMBAHASAN RUU IBU KOTA BARU

Wed, 19 Jan 2022

Samarinda, 11 Januari 2022, Kegiatan Konsultasi Publik RUU Ibu Kota Baru oleh DPRD RI dan Bappenas di Kampus Unmul tepatnya Gedung Lecture Theatre Gedung Hub, Kalimantan Timur diboikot massa aksi Koalisi Kaum Muda Kaltim Anti Oligarki. Pelaksanaan Konsultasi Publik RUU Ibu Kota Baru ini tertutup dan tidak ada pemberitahuan terhadap publik sebelumnya, sehingga koalisi memandang Kegiatan Konsultasi Publik itu ilegal serta bermasalah tidak layak untuk diteruskan atau bahkan menjadi rekomendasi mewakili suara rakyat Kaltim.

Bagaimana mungkin pembangunan skala besar diputuskan tanpa didahului dengan kajian ilmiah dan pembahasan rencana Undang-Undangnya saja seolah-olah bermain petak umpet? Sangat nampak jika kebijakan ini dipaksakan dan tergesa-gesa. Semua pengetahuan dan informasi dilapangan diarahkan tidak boleh menghambat dan menghalangi rencana pembangunan megaproyek Ibu Kota Baru. Bahkan sejumlah fakta krisis yang akan dialami masyarakat suku balik berpuluh tahun dan bencana banjir yang terjadi di 3 (tiga) desa yakni Desa Bukit Raya, Desa Sukaraja, dan Kelurahan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dalam 2 tahun terakhir. Ancaman terusirnya nelayan tradisional di 5 Kelurahan yakni Kelurahan Maridan, Kelurahan Mentawir, Kelurahan Pantai Lango, Kelurahan Gresik, dan Kelurahan Jenebora, Kabupaten Penajam Paser Utara. Serta keterancaman kepunahan satwa dilindungi baik di Teluk Balikpapan, Hutan Lindung Sungai Wain, dan Hutan Lindung Manggar. Dianggap itu bukan masalah dan tidak menjadi temuan untuk membatalkan rencana megaproyek Ibu Kota Baru.

Memaksakan pemindahan Ibu Kota Baru, selain merugikan masyarakat juga hanya akan menguntungkan sejumlah konglomerat yang telah lama memiliki konsesi di wilayah Ibu Kota Baru dan telah diputihkan dosanya dari kewajiban pemulihan lingkungan dan pelanggaran HAM. Beberapa diantaranya Hashim Djojohadikusumo, Sukanto Tanoto, dan Luhut Binsar Pandjaitan.

Maka dari itu, massa aksi menuntut :

1. Batalkan megaproyek Ibu Kota Baru, alihkan anggaranya untuk membiayai layanan kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja bagi rakyat.
2. Pulihkan Kalimantan Timur dan Jakarta
3. Dengarkan suara rakyat dalam memutuskan rencana ibu kota baru